Ucapan HUT BHAYANGKARA di Polsek Siding
BENGKAYANG- Bertempat di Lapangan Apel Polres Bengkayang, Minggu (1/7), Polres Bengkayang merayakan HUT Bhayangkara Ke-66 Tahun 2012, yang jatuh pada
tanggal 1 Juli 2012, dalam bentuk Upacara Peringatan Dirgahayu
Bhayangkara Ke-66. Turut hadir dalam Upacara HUT Bhayangkara, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, Spd., serta sejumlah tamu undangan lainnya, dari Jajaran TNI dan unsur
pemerintah daerah, masyarakat dan sejumlah organisasi kepemudaan yang
ada di Kabupaten Bengkayang.
Dalam sambutan tertulis, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo, yang dibacakan oleh Kapolres Bengkayang,
AKBP. Veris Septiansyah,SH,S.IK,M.Si mengatakan dan menyampaikan ucapan selamat
memperingati Hari Bhayangkara ke-66 Tahun 2012 kepada seluruh anggota
dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun berada
dan bertugas.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya atas pengabdian seluruh anggota Polri dalam
upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, baik di bidang operasional maupun
pembinaan. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala dan keterbatasan,
namun saudara tetap menunjukkan dedikasi, loyalitas dan integritas
tinggi. Sehingga dapat mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap dan
kondusif, dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan nasional.
Seperti
diketahui bersama, dalam kurun waktu 66 tahun ini, Polri dihadapkan
pada berbagai tantangan, hambatan dan cobaan yang tidak ringan. Namun
semua dinamika serta tempaan itu merupakan bagian dari catatan
perjalanan sejarah Polri, yang justru akan memperkaya dan memperkuat
nilai-nilai kejuangan institusi Bhayangkara di negeri ini. Setiap waktu
tentu terdapat tantangan tugas berbeda-beda yang harus dihadapi oleh
segenap jajaran Polri, baik pada masa lalu maupun di era demokrasi dan
keterbukaan seperti saat ini. Beragam pengalaman itu, tentunya
menjadikan Polri lebih tegar dan matang dalam mengemban tugas
pengabdiannya sebagai alat negara penegak hukum, pemelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan
masyarakat. Perjalanan waktu yang demikian panjang telah mematangkan
karakter pengabdian Polri kepada masyarakat, dengan berbagai dinamika
perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, menjadikan Polri bersikap adaptif dan
akomodatif.
Menurutnya, kondisi ini menuntut Polri untuk terus
menerus meningkatkan kualitas kinerjanya secara profesional agar dapat
mengukir prestasi dan pencapaian kinerja yang membanggakan. Berbagai
prestasi dan pencapaian kinerja Polri saat ini, telah mendapat apresiasi
dari pemerintah, masyarakat dan dunia internasional. Diantaranya dalam
keberhasilan mengungkap kasus-kasus terorisme, pemberantasan peredaran
gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta mengamankan berbagai agenda baik
yang bersifat nasional maupun internasional.
Meskipun demikian,
lanjut Kapolri, di samping keberhasilan yang telah dicapai, harus kita
akui bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan dalam upaya membangun
kepercayaan masyarakat (trust building). Hal ini dapat diketahui dari
adanya komplain, kritik dan hasil penilaian dari berbagai komponen
masyarakat yang menggambarkan ketidakpuasan atas kinerja Polri. Semua
hasil penilaian tersebut tentu memberikan suatu kesimpulan kepada kita
bahwa ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap Polri semakin tinggi
dan upaya kita selama ini dinilai belum maksimal. Hal ini janganlah
membuat kita berkecil hati, terima dengan ikhlas serta jadikan semua itu
sebagai penyemangat untuk berkarya lebih baik lagi.
Oleh karena
itu, peringatan Hari Bhayangkara pada tahun ini, hendaknya dapat
dijadikan momentum bagi kita sekalian untuk melakukan retrospeksi dan
introspeksi diri, agar semakin meneguhkan ikrar dan tekad kita untuk
terus melangkah dengan tegar dan penuh optimisme menghadapi setiap
tantangan yang ada, dengan lebih meningkatkan kinerja guna memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin dan
Undangan yang saya hormati, Tema Peringatan Hari Bhayangkara ke-66 pada
tahun ini, yaitu: “PELAYANAN PRIMA, ANTI KKN, ANTI KEKERASAN MEMANTAPKAN
KAMDAGRI DAN SUPREMASI HUKUM GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”,
sangatlah tepat, relevan, dan kontekstual. Tema ini merupakan
representasi dari tekad dan semangat kita yang saat ini terus melakukan
reformasi internal melalui program revitalisasi yang sangat strategis
untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin reformis dan humanis.
Tekad dan semangat tersebut sekaligus menunjukkan keinginan kuat kita
untuk mewujudkan tahun 2012 sebagai tahun peningkatan kinerja dan
prestasi.
Sebagaimana tema di atas, dikaitkan dengan Grand Strategy
Polri tahap III yaitu; Strive for Excellence yang seyogyanya akan
dimulai pada tahun 2015 sampai dengan 2025, hendaknya tema tersebut
dapat diaplikasikan mulai dari sekarang seiring dengan upaya kita untuk
membangun kemitraan dengan masyarakat. Dengan terwujudnya pelayanan
prima, Polri diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi
mantapnya situasi keamanan dalam negeri dan tegaknya supremasi hukum di
seluruh wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada
akhirnya dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional. Pembangunan
nasional merupakan faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mengingat peningkatan kesejahteraan bisa dicapai manakala
pembangunan ekonomi tumbuh kuat, adil dan merata.
“Agar pembangunan
ekonomi dapat berjalan dengan sukses, maka kondisi stabilitas politik,
supremasi hukum serta kamtibmas haruslah baik dan kondusif. Polri
sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggungjawab dalam
mewujudkan Kamdagri, tentunya harus bersikap responsif terhadap berbagai
perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Asas transparansi dan akuntabilitas publik dalam upaya
mewujudkan good governance and clean goverment merupakan syarat mutlak
yang harus dijadikan landasan dalam berbagai kebijakan dan strategi
Polri agar dapat menjawab harapan dan tuntutan masyarakat,” ungkapnya.
Berkaitan
dengan hal itu, lanjut Kapolri, pelaksanaan penataan dan pembenahan
organisasi secara fundamental, konseptual dan konsisten terhadap
berbagai aspek organisasi dalam bingkai Reformasi Birokrasi Polri, telah
menunjukkan sejumlah hasil dan kemajuan yang nyata. Kemajuan tersebut
dapat dilihat antara lain melalui upaya-upaya untuk merubah mindset dan
culture set, diantaranya, pada level pimpinan dengan dilakukannya
peningkatan kapasitas yang menampilkan sikap ketauladanan (leading by
example), kepemimpinan yang melayani (servant leadership), menjadi
penjamin kualitas kinerja bagi anggota dan kesatuan (quality assurance),
bertindak sebagai konsultan yang solutif (consultant), serta anti KKN
dan anti gratifikasi. Demikian juga pada level bawahan, dengan
ditegakkannya hak-hak anggota dan menjadikan bawahan mempunyai jiwa
kepemimpinan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga ingin
menekankan kepada seluruh jajaran, mengenai Maklumat Kapolri Nomor :
Mak/01/XII/2012, tanggal 9 Desember 2012 tentang Pencegahan KKN sebagai
penjabaran Instruksi Presiden Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, yang selanjutnya
diperbaharui dengan Instruksi Presiden Nomor : 17 Tahun 2011 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Maklumat tersebut,
merupakan langkah nyata dalam melakukan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, yang menegaskan hubungan saling mengawasi antara
sesama anggota Polri, baik pada level atasan maupun anggota, hubungan
antara anggota Polri dengan pengawas internal maupun eksternal, dan
hubungan Polri dengan masyarakat dalam kerangka pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
Kata dirinya, hubungan antara atasan dan
bawahan yang diatur dalam maklumat tersebut, memberikan ruang kepada
bawahan untuk selalu mengingatkan, mencegah dan menolak perintah atasan
yang tidak sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku dan
cenderung korup.
“Di era demokrasi dan keterbukaan saat ini, kita
dihadapkan pada beberapa kecenderungan meningkatnya radikalisme,
terorisme, KKN, permasalahan pertanahan, perkebunan, dan pertambangan
yang berpotensi memunculkan konflik sosial serta potensi kekerasan
horizontal di kalangan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut di atas,
kita sadar bahwa permasalahan dan tantangan tugas Polri di era demokrasi
dan keterbukaan ini, akan semakin berat, riil, dan kompleks, sehingga
untuk menghadapi kondisi tersebut, Polri harus membangun kemitraan
melalui pendekatan perpolisian masyarakat yang dilaksanakan secara
konkret, terarah, konsisten dan berlanjut,” tutur Kapolri.
Kemitraan
dengan masyarakat merupakan faktor yang sangat mendukung kinerja Polri,
karena tanpa kemitraan yang erat, mustahil Polri dapat menjalankan tugas
dan fungsinya dengan baik. Demikian juga halnya Polri dapat bersinergi
dengan TNI dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab untuk
mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Kriteria
keberhasilan Polri yang diharapkan masyarakat dalam menghadapi aksi
kekerasan, adalah : pertama; Kamtibmas tetap dijaga atau gangguan
Kamtibmas tidak boleh dibiarkan dan jangan membuat rakyat kita cemas dan
takut terhadap kejahatan (fear of crime), kedua; para perusuh, perusak
dan pelaku kekerasan tetap harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum,
dan ketiga; Polri diharapkan melaksanakan tugas secara profesional
dengan taktik dan teknik yang tepat sehingga dapat dicegah jatuhnya
korban jiwa di pihak sipil termasuk para perusuh.
Mencermati
perkembangan situasi di era demokrasi dan keterbukaan tersebut, maka
Polri dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan personel,
peralatan dan perlengkapan agar mampu menjaga atau memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan rule of law dan nilai - nilai
demokrasi guna menciptakan situasi kamtibmas yang mantap dan kondusif.
Berdasarkan pemikiran tersebut, Polri telah menetapkan konsep
modernisasi dan peningkatan kemampuan melalui kebijakan untuk mewujudkan
Postur Polri yang Paripurna tahun 2014 (world class organization), yang
memenuhi kriteria antara lain; organisasi Polri dapat menjadi acuan
atau rujukan bagi organisasi lain yang sejenis (benchmarked), memiliki
kemampuan kinerja di atas rata - rata (extraordinary performance),
memiliki keunggulan - keunggulan di bidang tertentu (superior
advantages), dan dikenal luas secara internasional (worldwide
recognition). Dengan terwujudnya postur Polri yang paripurna, diharapkan
kekuatan Polri akan semakin baik dan tergelar mulai dari tingkat Mabes
sampai dengan tingkat Polsek dengan menganut sistem piramida yang
berstandar kinerja Profesional, Bermoral dan Modern, melalui konsep;
“Mabes kecil” sebagai perumus kebijakan politik, strategi dan keamanan
(Polstrakam) tingkat nasional, “Polda cukup” sebagai kesatuan induk
penuh, “Polres besar” sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) dan
“Polsek kuat” sebagai Unit Pelayanan Kepolisian terdepan yang ada di
masyarakat.
Terkait dengan konsep “Polsek kuat”, Kapolri mengharapkan
adanya terobosan dengan melakukan penguatan aspek-aspek yang meliputi;
struktur, personil, anggaran, sistem dan metode serta material di
tingkat Polsek. Dan yang lebih penting lagi adalah, Polsek berkewajiban
mengakselerasi pelaksanaan community policing dengan pendekatan tugas
yang berbasis kepada kepentingan dan kebutuhan rasa keadilan dalam
masyarakat.
Kondisi objektif Polri terkait dengan batas kemampuannya,
baik karena keterbatasan personel maupun peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan, menuntut Polri untuk melakukan modernisasi dan
peningkatan kemampuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Polri telah
menyusun konsep prioritas modernisasi dan pembangunan kekuatan yang
dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahun mendatang (2012 - 2014),
dalam rangka membangun dan meningkatkan kemampuan Polri secara rasional
sesuai dengan sasaran yang bisa didukung dengan anggaran negara.
Sehubungan dengan hal itu, kita menginginkan agar penambahan kekuatan
personel tersebut harus diikuti dengan kemampuan menjaga dan
meningkatkan kualitas. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
serta pembinaannya, harus dilakukan secara tepat dan benar sehingga
menghasilkan kualitas personel Polri yang unggul.
Sebelum mengakhiri
amanatnya, Kapolri juga ingin menyampaikan beberapa hal guna
dipedomani dalam pelaksanaan tugas seluruh jajaran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yaitu pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dan sumber kekuatan dalam
melaksanakan tugas mulia yang bernilai amal ibadah. Kedua, upayakan
pencegahan secara maksimal terhadap aksi-aksi kekerasan, anarkis dan
konflik komunal. Jika pencegahan tidak berhasil maka lakukan tindakan
hukum yang cepat, tepat, dan tuntas secara profesional, proporsional,
objektif, transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan
rasa keadilan masyarakat. Ketiga, aktualisasikan secara konkrit,
falsafah dan strategi pemolisian Polri melalui community policing, yang
menyertakan masyarakat pada kegiatan pemolisian, menyentuh semua
komunitas masyarakat, menjalin kemitraan dan menjadikannya sebagai
pengawas eksternal dengan mengedepankan penyelesaian masalah. Keempat,
junjung tinggi kode etik Polri yang meliputi etika kepribadian, etika
kelembagaan, etika kenegaraan dan etika hubungan dengan masyarakat yang
merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, Tribata dan Catur
prasetya. Kelima, mantapkan karakter kepemimpinan yang menampilkan
ketauladanan, dengan prinsip-prinsip; sebagai pemimpin yang jujur dan
terpercaya, bertanggung jawab, visioner, disiplin, mampu bekerjasama,
dapat bertindak adil dan mempunyai kepedulian. Keenam, tingkatkan
kecintaan dan kebanggaan sebagai personel Polri dengan senantiasa
menjaga dan memperkokoh soliditas organisasi Polri agar tidak goyah
dalam situasi apapun.
Ketujuh, bangun dan kembangkan komunikasi dan
public relation Polri yang efektif, dengan berbagai komponen masyarakat
guna meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Kedelapan,
tingkatkan prestasi dan pencapaian peningkatan kinerja tahun 2012
melalui pelayanan prima yang anti KKN dan anti kekerasan guna mewujudkan
situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan kondusif
dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Kesembilan, dalam upaya
penegakan hukum, jangan ada lagi kekerasan yang mendatangkan korban
jiwa. Untuk itu, pimpinan memiliki peran sentral dalam menghadapi
berbagai permasalahan di lapangan. Pimpinan harus berani tampil di depan
dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat,
sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi sepenuhnya dan dilokalisir,
agar tidak meluas dan menjadi permasalahan nasional.
Kapolri
berharap, lewat HUT bahyangkara Ke – 66 Tahun 2012, Tuhan senantiasa
memberikan bimbingan dan petunjuk - Nya, kepada kita sekalian dalam
meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.Amin...
